Tampilkan postingan dengan label KABAR PKS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KABAR PKS. Tampilkan semua postingan

Jumat, 16 Desember 2022

Dapat Nomor Urut 8, Presiden PKS: Mari Kita Kawal Pemilu yang Jurdil, Damai dan Demokratis

 


JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan nomor urut peserta Pemilu 2024 di kantor KPU, Menteng, Jakarta, Rabu (14/12/2022). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendapatkan nomor urut delapan.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu bersyukur salah satu tahapan Pemilu 2024 telah dilalui. Ia juga senang PKS kembali mendapatkan nomor urut delapan seperti pada Pemilu 2019.

Syaikhu mengapresiasi gelaran penetapan nomor urut peserta Pemilu 2024 dan berharap semua proses hingga pelaksanaan Pemilu serta penetapan hasil Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil, damai dan demokratis.

"Mari kita dukung selalu agar penyelenggara pemilu, baik KPU, BAWASLU, maupun DKPP dapat menjalankan tugasnya secara independen, netral, dan profesional. Mari kita kawal bersama Pemilu Serentak 2024 agar tidak ada kecurangan, manipulasi, dan segala macam bentuk pelanggaran lainnya. Mari wujudkan pemilu yang luber, jurdil, damai dan demokratis," pesan Syaikhu.

Syaikhu menambahkan, PKS sebagai salah satu partai politik peserta Pemilu 2024 berkomitmen penuh menjalankan seluruh tahapan pemilu secara bermartabat.

Pihaknya akan melawan setiap bentuk politik transaksional dengan politik gagasan dan pemberdayaan serta menghilangkan polariasi dengan kolaborasi.

"PKS akan melawan setiap bentuk politik transaksional melalui politik gagasan, menentang politik uang melalui politik pemberdayaan, dan hilangkan politik polarisasi menjadi politik kolaborasi. Mari sukseskan Pemilu Serentak 2024, untuk kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat," tegasnya.

Tak lupa Presiden PKS menyampaikan pantun atas hasil penetapan nomor urut peserta pemilu 2024.

Mari kawan kita rekreasi
Ramai-ramai ajak sahabat
Mari kawan kita jalin kolaborasi
Wujudkan pemilu yang bermartabat

Indah panorama di pegunungan
Membuat hati menjadi tenang
Mohon doa dan dukungan
Nomor 8 PKS menang

Sabtu, 09 Februari 2013

Anis Matta Belajar Filsafat Ludruk Emha Ainun Nadjib

YOGYAKARTA – Presiden PKS Anis Matta mengunjungi budayawan Emha Ainun Nadjib. Anis pun tak sungkan belajar filsafat ludruk pada kyai mbeling itu. Ludruk, menurut Cak Nun --panggilan akrab Emha Ainun Nadjib--, dapat mendongkrak suara PKS.


Dalam pertemuan yang mesra dan disertai gelak tawa itu Caknun memberikan dukungan moril dan motivasi kepada Presiden PKS dan jajaran-nya. “Saat ini, PKS harus berani melihat bahwa musibah itu hanya 30% buruknya, sedangkan 70% adalah karunia Allah kepada PKS,” ujar Cak Nun kepada Anis beserta pimpinan DPW PKS Yogyakarta, Jumat (8/2).

Karena itu, menurut Cak Nun, PKS harus mengubah keadaan ini menjadi berkah untuk membalikkan keadaan dan dukungan rakyat indonesia.

Mendapat masukan Cak Nun, Anis pun meminta resep agar bisa menampilkan PKS dalam bobot budaya yang lebih luas, khususnya budaya jawa yang memang menyuarakan mayoritas di Indonesia.

“Apa yang kurang dari PKS?,” tanya Anis. Cak Nun yang mendengar langsung menyambar, “PKS itu kurang Ludruk-nya,” tukasnya.

PKS, papar Cak Nun, harus membangun narasi dengan menggunakan alat budaya semacam ludruk. “Intinya, tontonan Anda harus bisa bikin orang ketawa atau nangis, sebab itu sama saja,” tambahnya.

Ratusan Warga Aceh Besar Daftar Jadi Kader PKS


Liputan6.com, Banda Aceh : Ratusan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar menyatakan diri bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka tidak terpengaruh terhadap kasus penetapan tersangka terhadap mantan presiden partai itu, Luthfi Hasan Ishaaq.

Ketua Daerah I DPW PKS Aceh Iwan Sulaiman di Banda Aceh, Kamis (7/2/2013), menyatakan, sebanyak 405 masyarakat yang berasal dari Kabupaten Aceh Besar telah menyatakan diri bergabung dengan partai tersebut.

Menurut Iwan, bergabungnya ratusan masyarakat Kabupaten Aceh Besar dengan PKS merupakan bukti bahwa masyarakat tidak terpengaruh dengan kasus yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang dijadikan tersangka oleh KPK.

Ia mengatakan, bergabungnya ratusan masyarakat di kabupaten Aceh Besar ke partai tersebut terjadi tiga hari pascapenahanan mantan presiden partai tersebut oleh KPK.

"Masyarakat tidak peduli dengan berita-berita miring terhadap PKS, mereka melihat kerja nyata kader di lapangan, dimana kader PKS selalu bersama rakyat menghidupkan berbagai aktifitas sosial, keagamaan, pendidikan, penanganan bencana serta pos ekonomi keluarga di gampong," katanya.

Iwan menambahkan, bergabungnya ratusan masyarakat tersebut juga tidak terlepas dari kerja keras kader dan kesolidan struktur PKS hingga tingkat bawah dalam menggerakkan mesin partai. "Seluruh anggota yang bergabung dengan PKS akan segera dikeluarkan KTA," katanya.

Pihaknya akan terus bekerja maksimal dan menyakinkan para konsituen yang ada di seluruh kabupaten/kota di provinsi ujung paling barat Indonesia itu dalam mewujudkan target tiga besar pada pemilihan legislatif 2014.

Kamis, 09 Agustus 2012

PKS Siap Biayai Relawan ke Rohingya



Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap menanggung seluruh biaya relawan ke Rohingya. Hal itu disampaikan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq kepada ormas-ormas dalam acara bertajuk “Peran Ormas dalam Membangun Masyarakat Berkarakter: Kepedulian Ormas terhadap Muslim Myanmar dan Bangladesh Serta Membangun Politik Umat Islam yang Berkarakter.”

“Bagi ormas-ormas yang ingin mengirimkan utusan atau relawannya bisa mendaftar ke BPU atau Bidang Pembangunan Umat dan seluruhnya atas biaya PKS,” kata Luthfi dalam acara yang digelar di Hotel Grand Sahid Jakarta, Ahad (29/7).

Lebih jauh Luthfi mengajak ormas-ormas Islam untuk peduli masalah Rohingya. Ia mempersilahkan ormas yang berminat mengirimkan relawan agar menghubungi Bidang Pembangunan Umat (BPU) di Kantor Pusat PKS di Jalan T.B. Simatupang No. 82, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dalam acara itu hadir sejumlah ormas, antara lain Sarikat Islam, Persatuan Umat islam (PUI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), IKADI, Matla-ul Anwar, Al-Ittihadiyah, Rabithah Alawiyah dan perwakilan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB-PII). [IK/Hdy]

Sumber : http://www.bersamadakwah.com/2012/07/pks-siap-biayai-relawan-ke-rohingya.html

Senin, 28 Mei 2012

PKS Optimis Menangi Pilkada DKI dan Jabar



BANDUNG, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq mengaku optimistis partai yang dipimpinnya bisa memenangkan Pemilu kepala daerah untuk wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

"Jadi dengan kemenangan Pilkada DKI Jakarta, maka akan bisa juga memenangkan Jabar untuk kedua kalinya. Dan PKS tentunya akan terus bekerja keras untuk memenangkan gubernur yang sama untuk Jabar. Kemenangan kedua akan beda dengan kemenangan lalu," kata Luthfi Hasan Ishaaq, di Kota Bandung, Sabtu (19/5/2012).

Ditemui seusai menghadiri Syukuran Milad PKS Ke-14 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, ia mengatakan, untuk saat ini PKS sedang berkonsentrasi mengantarkan Hidayat Nur Wahid untuk menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017.

"Mengenai Pilkada DKI, saat periode lalu PKS sendirian ibaratnya ditantang oleh 21 penantang. Akan tetapi selisih kami, Alhamdulilah tidak besar waktu itu. Sekali lagi, kami yakin dan optimistis mengantarkan Hidayat Nur Wahid jadi Gubernur DKI," kata dia.

Menurut dia, optimisme untuk memenangkan dua pilkada tersebut berdasarkan kepada perhitungan matang bahwa suara dari partai dan calon lain akan pecah menjadi lima. "Dan sebagian suara yang mengambang akan diberikan kepada calon dari PKS. Kami jaga warga kita untuk menangkan Jakarta. Suara pecah dari partai dan calon lain pasti akan lari memilih kader kita," katanya.


Pilkada Jabar

Dikatakannya, usai berjuang dalam pemenangan Pilkada DKI Jakarta maka PKS akan mati-matian mempertahankan jabatan Gubernur Jabar untuk periode 2013-2018. "Seperti yang diketahui bersama bahwa kita sudah menetapkan kembali incumbent, yakni Pak Ahmad Heryawan sebagai calon gubernur di Pilkada Jabar 2013 nanti," katanya.

Kamis, 26 April 2012

Batik Oranye, Seragam Pilkada Hidayat



VIVAnews – Bakal calon gubernur DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid meluncurkan seragam batik oranye sebagai pakaian resmi yang akan ia kenakan selama pencalonan dan masa kampanyenya dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012.

Hidayat mengatakan, batik oranye yang ia namakan sebagai batik “Ayo Beresin Jakarta” itu akan diwakafkan kepada warga Jakarta. “Kami meluncurkan batik ini bukan untuk menjualnya, namun untuk diwakafkan,” ujar Hidayat di Thamrin City, Jakarta Pusat, Kamis 26 April 2012.

Menurutnya, produksi batik "Ayo Beresin Jakarta" itu ditujukan untuk meramaikan pasar batik sekaligus untuk memajukan perekonomian masyarakat. “Setelah diluncurkan, masyarakat bebas untuk menjual kembali. Silakan juga bila ingin menjadikannya sebagai suvenir,” kata mantan Ketua MPR itu.

Hidayat menjelaskan, ia memilih batik karena pakaian itu juga lekat dengan budaya Betawi. “Yang punya batik bukan hanya Solo dan Pekalongan. Jakarta juga punya batik, salah satunya bernama Batik Pucuk Rebung,” kata dia. “Koperasi batik bahkan pertama kali ada bukan di Solo dan Pekalongan, tapi di Jakarta."

Mantan Presiden PKS ini membantah apabila seragam barunya ini disebut mencontek model kampanye pasangan bakal cagub-cawagub DKI Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama. Pasangan ini telah lebih dulu mengenalkan "seragam kampanye" mereka yang bermotifkan kotak-kotak merah.

Hidayat menegaskan batik yang ia kenakan tidak meniru Jokowi. “Baju batik yang seperti ini inovasi kami. Jadi mulai sekarang, saya beserta tim sukses akan menggunakan batik ‘Ayo Beresin Jakarta’ ini,” kata dia.

Hidayat meluncurkan batik oranye itu bersama pasangan calon wagubnya, Didik J. Rachbini. Usai acara tersebut, mereka berbincang-bincang dengan beberapa pedagang. Mereka juga memberikan beberapa potong batik oranye kepada pengunjung Thamrin City secara cuma-cuma. (kd)

MILAD-14 PKS: 14 Tahun Berbakti Untuk Pertiwi



MILAD 14 PKS

Hari ini, Jum'at 20 April 2012 Genap Sudah Partai Keadilan Sejahtera berusia 14 Tahun. Sebagai Partai yang terlahir dari rahim Reformasi, PKS telah dan akan konsisten membela dan menyuarakan aspirasi jutaan Rakyat Indonesia dari semenjak kelahirannya sampai saat ini. PKS tegas menyatakan ada penyimpangan di Kasus Century, Mafia Pajak dan terakhir MENOLAK Penaikan harga BBM bersubsidi.

PKS di usianya yang masih muda, akan tetap Bekerja dalam ke bhinekaan demi kejayaan bangsa. Kami akan terus berbakti untuk pertiwi, seluruh kader-kader PKS di seluruh penjuru tanah air bahkan di berbagai negeri akan terus bekerja tanpa kenal lelah. Memberi semua potensi, berbagi kepeduliaan, menegaskan harapan itu masih ada.

Selamat Milad PKS ke-14, Tetap Bekerja membela Rakyat Indonesia...


Tak Kapok Kalah, PKS Kabupaten Tangerang Serius Maju Lagi di Pilbup



TANGERANG-Meski pernah kalah melawan incumbent Ismet Iskandar dan artis senior Rano Karno di Pemilihan Bupati Tangerang, hal itu tak membuat PKS Kabupaten Tangerang kapok. Mungkin karena dipandang kali ini hanyalah seorang anak incumbent yang maju, PKS Kabupaten Tangerang kembali menegaskan keseriusannya dalam bertanding diarena Pilkada Kabupaten Tangerang.

Sayap organisasi satuan pengamanan PKS, Pandu Keadilan atau sering disebut Kepanduan mulai apel siaga untuk pemenangan pemilu dimulai dari kader inti se-kabupaten Tangerang dengan jumlah peserta 300 orang. Mereka dilatih dalam ketahanan fisik dan kedisiplinan yang diselenggarakan di bumi perkemahan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Sukabumi .
Ketahanan fisik ini dilatih melalui senam PKS Nusantara, hiking/longmuch, beladiri praktis dan permainan outbound hight impact, sedangkan nilai-nilai kedisiplinan dilatih dalam PBB dan Surveval.

Agenda ini dilaksanakan selama empat hari, selain agenda lapangan ada juga bentuk agenda pemahaman materi atau teori. Agenda ini biasa disebut sebagai Mukhayam, menurut kamus bahasa arab- Indonesia artinya berkemah.
“Mukhayam adalah agenda wajib pengkanderan bagi seluruh kader PKS disemua level, bahkan dijadikan salah saru muwashafat (penilaian) bagi individu kader” tandas pak Wiji Prasetyo sebagai Senior Pandu Keadilan dari DPW PKS Banten dalam pembukaan Mukhayam Menengah-1 (MM-1).
Menurut Humas DPD PKS Kabupaten Tangerang, Ahmad Syahril Baidilah menyatakan, agenda ini sudah dimulai semenjak dua pekan lalu, yang diawali oleh kader senior ditingkatan DPW dan DPD, dan sepekan berikutnya bergilir kepada seluruh kader inti se-Kabupaten Tangerang, bahkan targetnya sampai bulan juni adalah seluruh kader PKS se-Kabupaten Tangerang yang terbina dengan baik.
“Ini sebagai sarana konsolidasi pemenangan keseriusan PKS bertarung Pilbup, pesertanya bahkan bukan saja para pengurus DPD atau DPC tapi seluruh kader PKS Se-Kabupaten yang terbina,” paparnya. (DRA)

Senin, 16 April 2012

Mardani: Posisi PKS di Koalisi Itu Masalah Kecil



Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat pimpinan di DPR RI, Jakarta. Rapat yang dipimpin Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq itu membahas posisi partai dalam tubuh Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pemerintah. Meski demikian, PKS tak ambil pusing soal posisi tersebut.

"Itu masalah kecil. Masalah utamanya, PKS ingin selalu berjuang untuk kepentingan publik di dalam maupun luar koalisi. Seharusnya kita bersama-sama memperbaiki harga bahan pangan yang telanjur naik sebelum keputusan menaikkan harga BBM," kata juru bicara PKS, Mardani Ali Sera di Jakarta, Kamis (5/4).

Menurut Mardani, Fraksi PKS di DPR akan tetap bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat. Partainya pun tak mau ambil pusing soal penggantian atau reshuffle tiga kader PKS dari jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Ketiga orang itu yakni Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring; Menteri Pertanian, Suswono; serta Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.

Ketiganya mengaku siap direshuffle. Tapi PKS masih menunggu keputusan istana terkait posisi ketiga orang tersebut. Sebab, reshuffle merupakan hak pregoratif Presiden Indonesia.(RRN)

Sumber: MetroTV News

1000 Pemuda Siap Sukseskan Hidayat-Didik untuk Pimpin Jakarta



JAKARTA, Lebih dari seribu pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Peduli Ibukota (PMPI) berkumpul di Buperta Ragunan. Mereka berhimpun untuk menyatakan dukungan atas Hidayat Nurwahid-Didik J Rachbini memimpin Jakarta.

“Pemimpin yang punya visi, misi dan program yang jelas untuk Jakarta. Kami siap mendukung dan memenangkan Hidayat Didik untuk Gubernur dan Wagub Jakarta,” teriak Ketua PMPI, Aditia dalam orasi depan ribuan mahasiswa dalam Apel Siaga PMPI di Buperta Ragunan, Sabtu (14/4/2012).

Aditia mengatakan bahwa untuk Jakarta dibutuhkan pemimpin yang cerdas, bertanggung jawab serta memiliki track record yang tak diragukan lagi. Pemimpin yang dapat mengajak dan menggugah masyarakat untuk beresin jakarta secara bersama.

Para mahasiswa terus menyanyikan yel-yel dukungan terhadap Hidayat.

"Ku disini hanya untukmu, Ku bernyanyi tuk mendukungmu, Ku luangkan semua waktu dayat didik i love u. Maju terus ayo bang dayat, Pantang mundur ayo bang didik, Jangan ragu ayo dayat didik. Jadilah gubernur!" teriak gemuruh massa PMPI.

Sementara Hidayat Nurwahid, yang akrab disapa Bang Dayat, dalam orasinya kembali menegaskan keinginannya untuk menjadikan Jakarta lebih baik dari ibukota negara negara lain di ASEAN.

“Jakarta ibukota ASEAN, seharusnya Jakarta lebih baik dari semua ibukota di ASEAN. Namun kenyataannya (Jakarta) kalah dari Bangkok, Kuala Lumpur dan Singapura,” cetus Hidayat.

Bang Dayat mencontohkan Bangkok yang bisa keluar dari masalah banjir. Selain itu, Malaysia mampu menjadikan lubang-lubang bekas tambang timah menjadi tempat rekreasi. Seharusnya Jakarta juga bisa.

Berbicara dihadapan para mahasiswa yang penuh semangat, Hidayat mengatakan bahwa kehadiran kita adalah untuk membuat sejarah. Untuk jakarta yg lebih bermartabat. Kembali kepada jati dirinya, yakni kota yang dulu bernama Jayakarta. Kota yang mampu menghadapi penjajah. Hanya saja penjajahan saat ini bukanlah berupa penjajahan fisik melainkan tantangan lainnya.

“Masing masing kita berperan untuk mewujudkan sejarah di Jakarta,” tegasnya.


Jaga Stamina dan Kesehatan

Bang Dayat juga mengajak para peserta Apel Siaga untuk menjaga stamina dan kesehatan.

“Kerja keras kita jangka panjang. Butuh stamina jangka panjang. Jaga kesehatan,” nasehatnya.

Hidayat pada akhir orasinya mengingatkan bahwa kita bekerja untuk dakwah. Untuk mejadikan Jakartabaldatun toyibatun wa robbun ghofur.

"Saya bangga dengan kerja keras dan keteguhan hati. Semoga dicatat oleh Allah sebagai amal baik saudara. Ayo beresin jakarta..! Ayo Beresin Jakarta…!" teriaknya

‘Dilema PKS’




Islamedia - -Apa dilemanya dan siapa yang dilematis?-

Dilema itu adalah situasi yang sulit dan membingungkan. Maka harus ada jawaban dari pertanyaan, Dilema dalam memilih apa dengan apa? Apa yang dibingungkan siapa? Siapa yang bingung? Siapa yang dalam kondisi sulit memilih? Siapa yang sedang sulit memilih apa dengan apa?

Pendahuluan.

Ada satu buku yang cukup cepat mengambil perhatian publik sesaat setelah buku itu beredar. Dilema PKS karya Burhanuddin Muhtadi (BM). Diterbitkan oleh KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). Buku ini menambah kekayaan tema PKS. Tema PKS memang cukup mengundang public untuk membacanya, kendati, sejatinya, sudah banyak buku tentang PKS baik yang ditulis oleh orang PKS maupun pihak luar PKS.

Buku ini adalah buku hasil olahan tesis penulisnya di Australian National University (ANU). BM mencoba mencoba menganalisis upaya PKS dengan teori politik yang beliau kuasai. Dalam kajian ilmu politik, sulit memadukan Islam dan demokrasi dan Gerakan Sosial dan Gerakan Politik dalam satu lembaga. Maka, secara teoritis, PKS akan sulit melakukan semuanya itu. Bagi BM, PKS sedang dalam dilema untuk memilih, apakah PKS akan memuaskan Islam atau menguatkan demokrasi?

Bagi kader PKS, tema ini mungkin sudah selesai. Bagi penggemar PKS, buku ini bercerita agak banyak. Bagi pembenci PKS, buku ini bisa menjelaskan ketidaksukaan. Tapi siapapun anda, jika anda ingin melihat bagaimana seorang ahli ilmu politik melihat upaya yang sedang dilakukan PKS, maka buku ini layak dipertimbangkan untuk dibaca. Setidaknya buku ini empirik, ramah dan tidak membabibuta dalam menuduh PKS.

Alhamdulillah, saya sudah membaca buku itu. Saya ingin berbagi hasil bacaan saya. Saya tulis hasil bacaan saya dan saya berharap ini berguna bagi anda.

Buku Tentang Apa?

Buku ini memang khusus tentang PKS. Buku ini tentang dilema PKS. Dilema itu apa? Secara bahasa, dilema adalah situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan. Dilema itu adalah situasi yang sulit dan membingungkan.

Buku ini tentang dilema PKS ; apakah PKS akan menjadi catch all party seperti AKP (Adelat ve Kalkinma Partisi) di Turki atau menjadi partai kader yang menjadi representasi basis sosial pendukung awal seperti PAS di Malaysia.

Tema Partai Islam memang hampir selalu menarik. Tapi mengapa tema ini menarik? Pasti ada banyak tedensi di balik banyaknya penelitian terhadap PKS dan Partai Islam. Tapi setidaknya ada 2 pertanyaan penting di penelitian-penelitian itu ;
Seberapa serius ancaman Islam terhadap tatanan sosial politik di tingkat domestik dan internasional?
Apakah islamisme bisa menjadi potensi yang memperkuat reformasi sosial dan demokrasi di dunia muslim?
Jadi? Memang ada 2 diskursus tentang upaya partai islam. Pertama, islamisme sebagai ancaman. Kedua, islamisme sebagai penguat reformasi.

Lalu mengapa PKS menarik untuk diteliti? Kata Anis Matta, banyaknya penelitian tentang PKS membuat paduan antara rasa heran dan rasa bangga. Ya, mengapa PKS banyak diteliti? Menurut prof. Greg Feady, itu karena PKS adalah partai kedua tersukses di dunia setelah AKP di Turki. PKS mewakili kisah sukses Partai Islam dan itu menarik untuk diteliti dengan motif apapun. Tema tentang PKS memang tema yang seksi. Banyak yang ingin tahu. Banyak yang ingin meneliti. Sedikit tulisan yang menyingkap bagian-bagian yang agak dalam saja, pasti sudah menarik perhatian public. Maka tulisan yang menceritakan dilema menjadi catch all party atau menjadi partai kader yang menjadi representasi basis sosial pendukung pasti cukup menarik perhatian publik untuk membaca buku ini.

Tetapi, menurut internal PKS, apakah dilema itu ada?. Apakah memang ada dilema semacam itu dalam tubuh PKS? Setidaknya Anis Matta membenarkan adanya resistensi internal itu, ada resistensi internal untuk menjadikan PKS terbuka.

Buku ini menyajikan data empirik kisah sukses PKS. Buku ini bercerita tentang sejarah PKS, transformasi PKS, aksi-aksinya, iklan-iklannya, perolehan suaranya, dan dilemanya di masa depan. Buku ini menjawab pertanyaan mengapa PKS sukses. Buku ini menyajikan data mengapa PKS menang. Dan buku ini kemudian menjelaskan dilema PKS di masa depan, isu negatif, perpecahan, dan komentar-komentar kekecewaan terhadap PKS.

Jadi, buku ini menceritakan tentang kisah sukses PKS di masa lalu dan tentang adanya dilema PKS di masa depan.

Bagaimana BM memotret Dilema PKS?

Di buku ini, BM meletakkan bab Dilema PKS di bab 7 dari 8 bab yang ada. Bab Dilema PKS memang diletakkan sebagai puncak bahasan, sebelum simpulan penulis.

Awalnya, BM meyakinkan bahwa agama adalah faktor penting yang memengaruhi pilihan politik lebih dari variable bahasa dan kelas social. Lalu BM banyak menulis tema politik aliran, Pemilu 1955, Qua Vadis Politik Aliran, dan kemudian BM memotret perolehan suara PKS dengan mengutip hasil LSI (lembaga Survei Indonesia).

Menurut BM, PKS sedang belajar merangkul pemilih baru. Ini berarti merambah konstituen baru. Dengannya, PKS harus tidak hanya mengandalkan retorika yang menguatkan sentimen keagamaan, tetapi harus menawarkan program terukur. Menurut BM, ini ujian bagi PKS. Sebab, menurutnya, PKS –sebagaimana Partai Islam lainnya- dicitrakan kalah dalam mengusung program terukur untuk kepentingan rakyat.

BM menyakini bahwa kasus dan isu negatif yang terjadi yang melibatkan internal PKS dan tokoh PKS tidak bisa dilepaskan dari tarik menarik yang terjadi. Dilema PKS itu diyakini BM sebagai dilema menjadi partai ideologis atau menjadi partai elektoralis. Jika menjadi partai ideologis, perilaku politik PKS harus dilandaskan pada upaya untuk menyerap kepentingan basis sosial partai yang merupakan aktivis halaqoh, harakah, muda, terdidik, bagian dari masyarakat kota, tetapi memiliki pandangan konservatif dalam beragama. Sedangkan jika menjadi partai elektoralis, PKS harus menjadikan ceruk pasar pemilih sebagai motivasi utama dan kadang harus menomorduakan kepentingan basis sosial PKS. Dan, menurut BM, kedua pilihan ini sulit untuk dikompromikan. Di buku ini BM menceritakan dominasi kelompok progresif dengan dinamika Mukernas Bali (Februari 2008), jargon partai terbuka, bayan DPP PKS, Multaqo Fikri, iklan Guru Bangsa, penolakan Fajroel Rahman, jingle iklan ; Partai Kita Semua, kasus Yusuf Supendi, ‘daging berjenggot’, Hotel Ritz Carlton, dan beberapa kasus lainnya. Bagi BM, tahun 2008-2009 adalah tahun eksperimen menjadi partai terbuka dan menempuh strategi kompetisi electoral.

Bagaimana BM Menyimpulkan?

Bagi BM, PKS tampaknya tidak akan jera untuk memantapkan langkah dalam memperbesar ceruk pasar pemilih dengan mengubah orientasi partai ke tengah dan terbuka. Hasil Pemilu 2009, yang hasilnya belum optimal, diyakini BM tak akan membuat jera PKS. Artinya, di masa depan PKS akan menggunakan strategi kompetisi electoral yang sesuai dengan pasar pemilih.

BM melihat ada 3 tantangan dalam upaya PKS ini. Pertama, PKS ditantang untuk dapat meyakinkan basis massa tradisionalnya bahwa upaya ini tidak mengubah komitmen keislaman PKS. Bagi BM, ini menuntut sikap extra hati-hati agar tidak kehilangan dukungan dari basis massanya. Kedua, PKS menghadapai tantangan untuk meyakinkan pasar pemilih nasionalis dan non muslim bahwa komitmen PKS ini bukan sekadar retorika dan hiasan bibir semata. Ini –menurut BM- tidak lepas dari citra PKS sebagai partai Islam konservatif yang masih melekat di kalangan pemilih nasionalis dan non muslim. Ketiga, PKS menghadapi tantangan soal kredibilitas terutama soal isu anti korupsi dan program kerakyatan. Ketiga tantangan itu harus dihadapi PKS di masa-masa ini.

Penutup.

Meski BM menulis bahwa apa yang sedang terjadi adalah dilema bagi PKS. Tapi BM juga menyimpulkan bahwa PKS memang akan melangkah dengan keputusan-keputusannya. Ada konteks internasional yang bertemu dengan kondisi politik domestik yang membuat langkah PKS mantap untuk memperbesar partai.

Jadi? Apakah PKS dilematis? Menurut saya PKS tidak dilematis. BM juga meyakini bahwa PKS akan memantapkan langkah dalam memperbesar ceruk pasar pemilih. PKS diyakini akan menguatkan langkah untuk memperbesar pemilih. Ini lebih merupakan tantangan, seperti yang diungkap Anis Matta di pengantar buku.

Di saat-saat akhir membaca buku ini, saya bertanya, ‘Jika memang disebut dilema, kapan PKS dilanda dilema atau kegalauan itu? Tahun 1999, PKS sukses dengan situasinya saat itu. Tahun 2004, PKS sukses lagi. Tahun 2009, PKS sukses lagi meski tak sebesar sebelumnya. Kata Anis Matta ini soal kapasitas. Dan apakah PKS akan sukses lagi di 2014? Bisa iya dan bisa tidak. Tetapi, apapun jawabannya, PKS tidak sedang mengalami dilema. Sukses lagi atau tidak, bukan urusan dilema atau tidak bagi PKS.

Anis Matta punya 2 pertanyaan, pertama, Apa yang menyebabkan PKS sukses? Dan kedua, Apakah PKS bisa sukses lagi di masa depan?. Buku ini menjawab pertanyaan pertama. Dan bagi Anis Matta, pertanyaan kedua lebih merupakan tantangan masa depan.

Selamat membaca buku ini kepada anda yang ingin menikmati tulisan seorang ahli tentang PKS. Buku yang bagus, menyajikan banyak data dan buku dengan judul yang menarik. Terima kasih, mas Burhan. Selamat dan sukses.

Terima kasih.

Eko Novianto
Buku-buku yang telah beliau terbitkan :
1. Sudahkah kita tarbiyah
2. Tarbiyah Iqtishadiyah
3. Engkaulah Matahariku
4. Dakwah Dan Manajemen Isu

PKS: SBY Anggap Rakyat yang Demo BBM Musuh Negara



KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera menganggap pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perihal penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah persoalan serius.

PKS menilai, Yudhoyono telah menempatkan semua kelompok masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM menjadi musuh negara.

Hal itu dikatakan Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy di Jakarta, Kamis (12/4/2012). "Saya kira itu statment yang tak elok," kata Aboe Bakar.

Aboe Bakar menyikapi pernyataan Yudhoyono yang disampaikan ketika rapat internal Partai Demokrat (PD) di Kantor DPP PD beberapa waktu lalu.

Dalam rapat internal itu, Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina PD menyebut partai politik yang menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bukan untuk kepentingan rakyat.

Menurut Yudhoyono, mereka ingin dirinya dan PD jatuh setelah negara collaps. Begitu pula dengan parpol yang setuju harga BBM naik namun menolak program bantuan langsung kepada rakyat. Pada akhirnya, rakyat akan marah yang kemudian akan menuntut pemerintah. Akhirnya, pemerintah akan jatuh juga.

Aboe Bakar mengatakan, kenaikan harga BBM ketika itu masih rencana. Aksi unjuk rasa di berbagai daerah hanya bentuk meyampaikan aspirasi agar pemerintah tidak menaikan harga BBM. Pihaknya mengkhawatirkan buruh dan mahasiswa yang ikut menolak harga BBM naik akan semakin marah mendengar pernyataan itu.

"Bila gerakan moral mahasiswa dan aspirasi buruh sudah dicap ditunggangi kepentingan politik, sepertinya mereka sudah terbeli. Saya kasihan sama mereka," pungkas Aboe Bakar.

Senin, 09 April 2012

Golkar “mempermainkan” nasib pemerintahan SBY



"Golkar Gentar, SBY Trauma"

Oleh Daniel H.t.*

Pada 2 April 2012, dua hari setelah DPR memutuskan mengesahkan penambahan Pasal 7 ayat 6a pada UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN-P 2012, yang memberi kewenangan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dengan persyaratan tertentu itu, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dengan sangat bangga mengklaim bahwa usulan penambahan ayat 6a tersebut adalah usulan dari Golkar (Okezone.com, 02/04/2012). Para kader Golkar pun dengan bangga menyatakan kehebatan parpol-nya karena dengan sukses pula mengarahkan rapat paripurna itu memutuskan demikian.

Namun rasa bangga tersebut tidak berlangsung lama. Rasa bangga itu kini berubah menjadi rasa tidak percaya diri, dan gentar. Yakni, ketika pakar Hukum Tata Negara Yusiril Ihza Mahendra mempersoalkan keberadaan Pasal 7 ayat 6a tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yusril telah mendaftar permohononan uji materi dan uji formal ayat tersebut ke MK, dan kini menunggu untuk disidangkan setelah Presiden menandatangani UU APBN-P (= Politik, eh Perubahan tersebut).

Alasan Yusril mengajukan judicial review Pasal 7 ayat 6a tersebut karena menurutnya secara materi terutama sekali bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Sedangkan secara formil bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan, yang mewajibkan sebuah peraturan perundang-undangan yang disahkan harus memenuhi beberapa asas. Di antaranya adalah asa kejelasan dan kepastian hukum, yang menurut Yusril tidak terdapat di ketentuan Pasal 7 ayat 6a tersebut.

Rasa gentar itu tercermin dari harapan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso kepada Yusril Ihza Mahendra agar tidak melanjutkan niatnya menggugat keberadaan Pasal 7 ayat 6a tersebut, karena reputasi Yusril yang selalu menang dalam kasus-kasus hukum serupa.

“Saya tidak anjurkan Anda untuk gugat (uji) ke MK karena reputasi Anda selama ini selalu menang di sana. Saya sarankan pikir ulang,” kata Priyo dalam acara diskusi tentang hal tersebut pada 4 April 2012, yang direspon Yusril hanya dengan senyuman (Kompas.com, 04/04/2012).

Priyo telah jujur dan sepantasnya menyampaikan rasa gentar Golkar terhadap gugatan Yusril tersebut. Karena memang kalau kita pelajari isi ayat 6a tersebut, argumen yang disampaikan oleh Yusri itu sangat masuk akal, dan seharusnya diterima oleh MK.

Mungkin untuk argumen yang menyebutkan ayat tersebut bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 masih bisa diperdebatkan, yang membuat MK bisa berbeda pendapat. Tetapi, untuk ketentuan di dalam UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan, tidak bisa dielak lagi bahwa ayat 6a itu telah melanggar. Khususnya mengenai asas kepastian hukum.

Pasal 6 ayat 1i dengan jelas menyebutkan bahwa materi muatan suatu Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum.

Sedangkan apa yang diatur di ayat tambahan itu (ayat 6a) tidak mempunyai unsur kepastian hukum. Pemerintah diberi kewenangan untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM bersubsidi apabila ICP naik di atas 15%.

Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa patokan ICP adalah USD 120,75/barel. Artinya jika ICP naik di atas harga itu, maka otomatis pemerintah berwenang dan akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Pertanyaannya adalah kapan itu terjadi? Tidak dapat dipastikan, bukan? Bisa saja tiba-tiba besok ICP itu naik melebihi USD 120,75/barel, dan pemerintah pun segera mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi di dalam negeri. Hitung-hitungan bisnis pun bisa kacau.

Yang aneh adalah respon pemerintah (SBY) terhadap gugatan Yusril tersebut. SBY dan para menterinya kelihatannya tenang-tenang saja. Padahal justru pemerintahlah yang akan menanggung akibatnya secara langsung apabila MK menerima gugatan Yusril tersebut (menyatakan ayat 6a itu melanggar hukum, dan dinyatakan tidak berlaku).

Mungkin pemerintah (SBY) sudah trauma pula, maka itu mereka seolah-olah diam saja. Karena sebelumnya pemerintah (SBY) sudah dua kali dikalahkan oleh Yusril Ihza Mahendra di MK. Jangan-jangan ini adalah untuk ketiga kalinya mereka akan dipermalukan Yusril.

Yang pertama adalah soal keabsahan jabatan Jaksa Agung yang mencekal Yusril dalam kasus Sisminbakum, dan yang kedua adalah moratorium remisi untuk napi koruptor. Kalau sampai MK memenangkan Yusril lagi, maka berarti untuk ketigakali berturut-turut pemerintah (SBY) dipermalukan oleh orang yang sama.

Ironisnya, ayat 6a tersebut bukan hasil inisiatif dari pemerintah/Demokrat. Mereka terpaksa mengikuti maunya Golkar dengan opsi tersebut. Setelah disahkan DPR, pemerintah “terpaksa” pula melaksanakannya. Dan, sekarang kena gugatan Yusril. Kalau sampai Yusril menang, maka yang menanggung akibatnya lagi-lagi pemerintah (SBY). Bukan Golkar atau Aburizal Bakrie.

Kalau MK menolak gugatan Yusril pun, ketika unsur ayat 6a itu terpenuhi, dan pemerintah menaikkan harga BBM, maka yang menanggung akibatnya juga adalah SBY. Bukan Aburizal Bakrie, bukan pula Golkar yang sebagai inisiator ayat 6a itu. Yakni, kalau SBY benar-benar nanti menaikkan harga BBM berdasarkan Pasal 7 ayat 6a itu, maka kemungkinan besar unjuk rasa anti kenaikan harga BBM akan kembali terjadi secara besar-besaran. Bedanya, mereka tidak akan datang lagi ke DPR, tetapi semuanya tumpah-ruah, fokus ke Istana Negara saja. Seperti yang saya tulis di tulisan saya yang lalu (Perangkap Golkar di Balik Pasal 7 ayat 6a UU APBN-P 2012).

Benar-benar Golkar telah “mempermainkan” nasib pemerintahan SBY. Sedangkan para kader Demokrat tidak bisa berbuat apa-apa, selain marah-marah kepada PKS.

Benar-benar tragis nasib SBY dan Demokrat di tangan Golkar.

Makanya, kalau mau berteman (baca: koalisi) lihat-lihat orangnya dulu. ***


*sumber: http://politik.kompasiana.com/2012/04/07/golkar-gentar-sby-trauma/

PKS Tak Akan Mundur dari Koalisi

PKS menunggu sikap resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.


VIVAnews – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta mengatakan, partainya tidak akan mengundurkan diri dari koalisi. Menurutnya sikap ini setidaknya dipegang PKS sampai ada keputusan resmi dari Ketua Koalisi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“PKS tidak akan mengundurkan diri jika belum ada sikap resmi dari SBY,” kata Anis Matta di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 9 April 2012.

Namun Anis menegaskan, PKS siap dengan kemungkinan terburuk jika harus keluar dari koalisi. Ia menekankan, sikap PKS saat ini sudah sangat jelas. Justru sikap Presiden SBY yang belum jelas sampai saat ini.

“Kalau buat PKS bukan soal nyaman atau tidak nyaman, juga bukan urusan malu atau tidak malu. Ini urusan SBY. Urusannya sikap resmi dari SBY. Tidak ada urusan soal pengkhianatan dan lain-lain,” ujar Wakil Ketua DPR itu.

Anis menambahkan, saat ini Majelis Syuro PKS tidak akan melakukan rapat untuk membahas persoalan koalisi tersebut. “Tak ada rencana rapat dalam waktu dekat,” kata dia.

Hasil rapat Sekretariat Gabungan Partai Koalisi di Cikeas, Selasa malam 3 April 2012 lalu menyatakan sikap PKS yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak dalam paripurna DPR telah melanggar kode etik koalisi. PKS pun terancam didepak dari koalisi.

Kesepakatan Setgab itu diambil dalam pertemuan para ketua umum partai koalisi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – minus PKS. “PKS sangat melanggar,” kata Sekretaris Setgab, Syarif Hasan. Koalisi pun mendesak SBY untuk segera mendepak PKS dari koalisi. (umi)

Selasa, 03 April 2012

Muhammadiyah Hargai Sikap PKS dan Partai Penolak Kenaikan BBM



Jakarta – Proses siding paripurna DPR kemarin sangat mengecewakan. Beberapa partai politik bermain-main dengan aspirasi rakyat. Sudah sangat jelas bahwa survey menunjukkan sekitar 90% rakyat menolak kenaikan harga BBM, karena jelas akan disertai dengan kenaikan ongkos transfortasi dan harga-harga sembako.

Begitu pula protes mahasiswa dan buruh yang begitu massif seharusnya ditangkap oleh partai-partai politik sebagai aspirasi rakyat. Sayangnya sebagian partai politik tidak menangkapnya, justeru mempertimbangkan kepentingan koalisi yang sesat.

Muhammadiyah sangat menghargai partai-partai politik lain seperti PDIP, Hanura, Gerindra dan PKS, yang memilih menolak kenaikan harga BBM. Muhammadiyah berpendapat menyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar bebas itu jelas bertentangdan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 28 ayat 2 UU Migas.

Hal ini bagi Muhammadiyah merupakan persoalan mendasar, yang seyogyanya semua parpol harus berkomitmen kepada penegakan konstitusi dan kedaulatan Negara dalam bidang ekonomi.

Hal ini pula sesungguhnya yang mendorong Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah beberapa hari lalu bersama sejumlah Ormas di Jakarta mengajukan judicial review terhadap UU Migas, karena UU itu bertentangan dengan Pasal 33 UUD tahun 1945.


*http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-969-detail-muhammadiyah-hargai-sikap-pdip-hanura-gerindra-dan-pks.html

Rabu, 28 Maret 2012

Lutfi Hasan Tegaskan PKS Tolak Kenaikan BBM



Islamedia - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tetap menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal itu lantaran dengan naiknya harga BBM, maka akan turut mendongkrak harga-harga lainnya. Karena itu, dipastikan sebanyak 78 juta lebih penduduk Indonesia akan menderita.

Hal tersebut diungkapkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq saat membuka acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2012, di Medan, Selasa (27/3). Padahal, lanjut dia, masih terdapat pilihan-pilihan lain ketimbang menaikkan harga BBM. Dalam hal tersebut PKS telah memberikan pilihan-pilihan yang dapat dijadikan solusi bagi pemerintah. “Solusi-solusi itu telah kami sampaikan kepada pemerintah,” kata Presiden.

Dalam menetapkan solusi-solusi tersebut, Luthfi mengatakan pihaknya telah melakukan kajian secara mendalam dan serius. Seperti gejolak yang terjadi di masyarakat dan penyesuaian anggaran yang dapat diterapkan pemerintah.

Menurut Luthfi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan pemimpin yang bisa mempertimbangkan masukan-masukan. Sehingga usulan yang berkembang baik dari PKS maupun masyarakat, dapat menjadi formula yang bisa dijadikan sebagai solusi.

Pihaknya mengingatkan, bahwa jabatan yang saat ini diemban presiden atau pun menteri, merupakan amanat yang diberikan oleh rakyat. Karena itu, kemauan dan kebutuhan rakyat harus menjadi tujuan utama dalam menjalankan roda pemerintahan. “Jika pemerintah tetap memaksa untuk menaikkan BBM, dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kendati demikian, Luthfi mengakui jika pengambilan keputusan menjadi kapasitas pemerintah. Selain itu, pihaknya juga menolak anggapan jika sikap dan masukan yang diambil PKS merupakan tindakan memaksakan kehendak. “Kami tidak memaksa. Kami hanya menawarkan solusi,” kata dia[republika/Hafidz Muftisany]

Senin, 19 Maret 2012

tvOne bertanya: Bagaimana cara PKS mendidik kader-kadernya agar tidak korupsi?



Selasa (6/3) pukul 10.30 WIB TvOne secara live mewancarai Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng. anggota DPR RI dari PKS Komisi VII yang juga jubir (juru bicara DPP PKS) seputar Rakornas PKS. Selain tema Rakornas, host TvOne juga menanyakan seputar komitmen dan sistem PKS dalam mencegah kader-kadernya agar tidak korupsi.

Berikut kami kutip hasil transkrip wawancara Live tersebut:

Host:

Tadi PKS menyatakan korupsi adalah bahaya laten, terus bagaimana cara PKS mendidik kader-kadernya agar tidak korupsi?

Mardani:

Kami bersyukur kader PKS tidak ada yang jadi tersangka kasus Korupsi. Kami syukuri itu tapi kami tdk akan jumawa.


Diantara yg kami lakukan, setiap kita punya kewajiban setiap bulan mendeklarasikan penghasilan kita berapa. Kayak saya, saya sekarang mendapat amanah jadi anggota dewan, itu harus terbuka. Gaji anggota dewan dipotong 20 juta untuk kas partai. Sisanya ada infaq, ada zakat 2,5 %, infaq 1% untuk teman-teman yang sakit, jadi total penghasilan itu dipotong 7 % lagi. Itu harus ketahuan. Karena kata Nabi, dosa itu sesuatu yg kamu tdk ingin orang lain ketahui. Kalau kita mulai menutup-nutupi penghasilan berarti kita mulai ada hal yg tdk ingin diketahui org lain, kalau kita ingin ada hal yg ditutupi berarti kita patut dipertanayakan: darimana?

Karena kata nabi, tdk melangkah kaki kita di hari akhir nanti kecuali ditanya lima hal, dan untuk harta itu spesifik, darimana dan kemana. Jadi kita coba dilembagakan di PKS sendiri untuk transparansi keterbukaan, bab penghasilan ini dibuka.

Host:

Dimulai dari kader atau dari tingkat mana?

Mardani:

Semuanya, semua kader, dan tingkat pimpinan mencontohkan.

Host:

Jadi menurut bapak peran agama adl yg paling kuat? (untuk cegah korupsi)

Mardani:

agama dan prinsip-prinsip transparansi keterbukaan kejujuran.

Wow, Dana Amal PKS Setahun Capai Rp 300 Miliar



BANDUNG —- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam setahun mampu mengumpulkan dana amal dari para kadernya sekitar Rp 300 miliar. Dana itu, selain dari pemotongan gaji politisi PKS yang menjadi anggota dewan, juga hasil dari sumbangan simpatisan, serta beragam aktivitas yang digelar partai.

“Dana charity kami lebih 300 miliar per tahun. Tapi tidak cukup untuk membiayai roda organisasi PKS,” ujar Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta dalam diskusi 'Partai Politik Masih Perlu Ga Sih? Mencari Akar dan Solusi Korupsi Politik'. Acara tersebut dihelat Harian Republika bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri di Universitas Padjadjaran (Unpad), Ahad (18/3).

Menurut Anis, setiap anggota Fraksi PKS DPR, gajinya setiap bulan dipotong Rp 20 juta. Untuk DPRD provinsi dipotong Rp 6 juta per bulan, dan potongan Rp 2 juta per bulan bagi DPRD kabupaten/kota. Adapun kalau kader PKS mendapat honor tambahan, imbuh dia, maka diberlakukan sumbangan absolut kepada partai sebanyak puluhan persen.

Meski dana yang berhasil dikumpulkan cukup banyak, Anis mengaku pengeluaran PKS lebih besar dari itu. Karena itu, pihaknya mengusulkan agar ada anggaran yang diambil dari APBN untuk dialokasikan kepada partai.

Tujuannya, kata dia, agar parpol bisa hidup normal dan tidak mencari pembiayaan lewat jalur ilegal. “Perlu ada kontribusi APBN untuk program pendidikan dan pengkaderan parpol. Ini agar politisi yang duduk di DPR bisa berperan memperjuangkan aspirasi rakyat,” saran wakil ketua DPR tersebut. [REPUBLIKA]

Minggu, 04 Maret 2012

PKS Kabupaten Tangerang Jagokan Miftahuddin



TANGERANG-DPD PKS Kabupaten Tangerang tak mau ketinggalan untuk merebut kursi nomor satu di Kabupaten Tangerang. Humas PKS Kabupaten Tangerang, Syahril menyampaikan bahwa DPW PKS Provinsi Banten sudah menetapkan dua nama calon Bupati, yaitu Bambang Sudarmadji yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Tangerang dan Miftahuddin yang saat ini sebagai anggota legislatif DPRD Banten yang juga BPH DPW PKS Provinsi Banten.

“DPW PKS Banten Senin kemarin sudah mengeluarkan keputusan dua nama tersebut. Kemudian hari Rabu kemarin kami mengusulkan dari hasil syuro DPD ke DPW untuk memutuskan satu nama, yaitu Miftahuddin” papar Syahril, Kamis (29/02/2012).

“Kami mengusung Miftah (sapaan akrab Miftahuddin) sebagai Calon Bupati, itu intruksi dari DPW PKS Banten. Dan, kami juga sangat membuka peluang untuk koalisi dalam membangun Tangerang dengan visi-misi yang jelas, “ jelasnya.

Bambang Sudarmadji Ketua DPW PKS Banten mengatakan, Mulai detik ini seluruh elemen PKS Kabupaten Tangerang, baik struktur DPD sampai DPRD, kader dan simpatisan sudah mulai konsolidasi dan bergerak. (RLS/DRA)

Kamis, 01 Maret 2012

Anis Matta : PKS TOLAK KENAIKAN BBM



Islamedia - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta, menegaskan partainya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diajukan pemerintah.

PKS berpendapat kenaikan BBM merupakan cara pemerintah untuk mengalihkan beban pengelolaan fiskal dari anggaran negara kepada rakyat. Padahal, ujar Anis, kenaikan BBM sebetulnya bisa diantisipasi oleh pemerintah sejak dua tahun lalu.

“Masih banyak pilihan yang bisa dilakukan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM,” kata Anis di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 29 Februari 2012.

PKS memiliki beberapa opsi untuk mencegah kenaikan BBM. Misalnya dengan menghentikan pemborosan dalam pengeluaran anggaran pemerintah. “Terlalu banyak biaya yang tidak produktif dan tidak efisien. DPR saja bisa menghentikan pembangunan gedung karena kami anggap itu pemborosan,” ujar Anis.

Solusi lain yang ditawarkan PKS adalah dengan mengatasi kebocoran anggaran yang menurut mereka cukup besar. PKS juga menawarkan opsi pengurangan subsidi-subsidi lain di luar BBM. “Karena kalau subsidi BBM yang dikurangi dengan menaikkan harga BBM, dampaknya pasti inflasi dan kenaikan harga-harga, terutama sembako dan listrik,” terang Anis.

Di sisi lain, PKS menganggap kompensasi pemerintah atas kenaikan harga BBM dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga miskin adalah langkah yang tak seimbang, bahkan berbau politis. “Kompensasinya cuma BLT, padahal harga-harga sembako pasti ikut naik. BLT juga artinya kampanye,” kata Anis.

PKS pun meminta pemerintah mengalokasikan kompensasi dalam bentuk infrastruktur, bukan BLT. Apapun, PKS menilai antisipasi pemerintah kurang dan kini telah terlambat. “Karena tidak antisipatif dari awal, maka menjadi runyam,” ucap Anis.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan naik. Alasannya, harga minyak mentah dunia juga naik. Ini membuat asumsi harga minyak dalam APBN 2012 harus disesuaikan. “Harga BBM mau tidak mau mesti disesuaikan dengan kenaikan yang tepat,” tegas SBY. [vivanews/umi]


OASE

SYARIAH

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons | Re-Design by PKS Piyungan